Atambua,Senin 15/12/25 . Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus menciptakan peluang dan menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat. Seiring tuntutan zaman, inovasi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengukur sejauh mana inovasi tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Djoese Salestino Martins Nai Buti, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu. Djoese dikenal sebagai birokrat yang aktif mendorong reformasi birokrasi dan penguatan inovasi daerah. Ia juga merupakan peraih Juara II Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV yang diselenggarakan di Samarinda, sebuah capaian yang mencerminkan kapasitas kepemimpinan dan komitmennya dalam tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berorientasi pelayanan publik.
Djoese menjelaskan bahwa pada tiga tahun pertama penyelenggaraan, kompetisi inovasi pelayanan publik di NTT dikenal dengan nama Koin Yanlik. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme kompetisi tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan. Seluruh inovasi dari berbagai kategori—mulai dari perangkat daerah provinsi, kabupaten, UPT, sekolah hingga desa—berkompetisi secara terbuka tanpa pengelompokan, sehingga dinilai kurang proporsional dan tidak adil.
“Model tarung bebas tersebut membuat penilaian tidak apple to apple. Oleh karena itu, kompetisi ini kemudian disempurnakan menjadi Koin Yanlik Berdasi, yaitu kompetisi inovasi pelayanan publik berbasis kategori dan terintegrasi dengan Innovative Government Award (IGA),” jelasnya.
Dalam skema baru tersebut, seleksi dilakukan secara berjenjang. Proses dimulai dari seleksi administrasi berdasarkan kategori, seperti perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten, UPT, sekolah, serta desa dan kelurahan. Peserta yang lolos seleksi administrasi kemudian masuk ke tahap penjurian oleh tim juri independen. Dari hasil penjurian tersebut, dipilih lima inovasi terbaik dari masing-masing kategori untuk melaju ke tahap presentasi dan wawancara.
“Dengan sistem ini, keterwakilan menjadi lebih proporsional hingga ke tahapan final. Pada tahap akhir akan ditentukan Top 10, Top 20, serta kategori rintisan tanpa sekat kategori, sehingga memberi ruang kompetisi yang lebih adil dan berkualitas,” tambahnya.
Dalam kunjungannya, Djoese juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Belu yang dinilai aktif mengikuti berbagai kompetisi inovasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional, termasuk IGA dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Ia mencatat bahwa sejumlah inovasi dari Kabupaten Belu pada tahun-tahun sebelumnya berhasil menorehkan prestasi hingga masuk dalam jajaran Top 10.
Secara khusus, ia memberikan apresiasi terhadap inovasi Laskar Peran Jempol, yang dinilai memiliki dampak strategis karena berfokus pada upaya perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, berdasarkan data yang ada, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan berkelanjutan.
“Inovasi ini sangat relevan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Terima kasih karena telah dikembangkan dan dijalankan dengan baik. Harapan saya, inovasi ini terus dikawal, berlanjut, serta bersinergi dengan seluruh komponen,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penerapan pendekatan pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan investasi strategis bagi keberlanjutan pembangunan dan masa depan generasi penerus bangsa.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3APPKB Belu, dr. Widiasari Widjaja, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas terpilihnya inovasi Laskar Peran Jempol (Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Jemput Bola) sebagai finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Koin Yanlik Berdasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan kabar baik sekaligus membanggakan bagi Kabupaten Belu. Ia menegaskan bahwa inovasi Laskar Peran Jempol merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Belu melalui DP3APPKB dalam menghadirkan layanan perlindungan yang mudah diakses, responsif, dan berpihak kepada korban kekerasan perempuan dan anak.
“Keberhasilan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga pelaku dapat ditindak sesuai hukum dan memberikan efek jera,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Laskar Peran Jempol dirancang sebagai terobosan pemberdayaan masyarakat melalui sistem pengaduan berbasis daring yang memungkinkan pelaporan dilakukan secara cepat, tepat, profesional, dan bebas diskriminasi. Dengan sistem ini, masyarakat tidak lagi dibebani keharusan datang langsung ke kantor layanan.
“Manfaat inovasi ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena memudahkan akses layanan perlindungan tanpa batasan ruang dan waktu,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, dr. Widiasari Widjaja mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan dan doa agar inovasi Laskar Peran Jempol dapat meraih hasil terbaik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur serta terus berlanjut sebagai layanan perlindungan yang berkelanjutan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Belu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu, Maria Sabina Mau Taek, SP, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas terpilihnya inovasi Laskar Peran Jempol sebagai finalis dalam ajang Koin Yanlik Berdasi.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolaboratif seluruh jajaran DP3APPKB Kabupaten Belu. Namun demikian, ia menegaskan bahwa esensi utama dari inovasi tersebut bukan semata-mata pada prestasi, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Lebih dari sebuah penghargaan, kami berharap inovasi Laskar Peran Jempol mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belu, melalui layanan yang mudah diakses, responsif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk terus mengawal dan mengembangkan inovasi tersebut agar semakin efektif, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.Foto & Liputan ,S.L.Eduard (DP3APPKB BELU)